berita

JK Bicara Soal Pesawat Kepresidenan..!!

Mantan Wapres yang kini Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla, menyarankan, pemerintah sebaiknya tidak membeli dan mengelola sendiri pesawat kepresidenan. Akan tetapi, hal itu dilakukan sebuah badan usaha milik negara atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Demikian disampaikan Jusuf Kalla saat ditanya pers di Gedung PMI, Jakarta, Senin sore. Menurut Kalla, dengan pembelian dan pengelolaan yang dilakukan oleh BUMN atau TNI AU, pemerintah tidak perlu repot-repot dan menanggung beban biaya lebih besar. Secara khusus, beban tersebut ditanggung secara korporasi oleh BUMN atau oleh dana tersendiri di TNI AU.

“Pemerintah sebaiknya menjadi pihak yang menyewa pesawat tersebut dengan harga yang disepakati bersama dengan sejumlah kriteria sehingga akhirnya mendapatkan pesawat kepresidenan yang lebih murah dibandingkan dengan sewa pesawat secara komersial,” ujar Kalla.

Kalla kemudian menceritakan proses pembelian pesawat kepresidenan yang pernah dilakukannya pada tahun 2007 dan dijalankan oleh Sekretariat Negara. Namun, tiba-tiba prosesnya dihentikan secara mendadak. “Saya tidak tahu siapa yang membatalkan itu,” ujar Kalla.

Lapor ke Presiden

Menurut Kalla, rencana pembelian pesawat kepresidenan pada tahun 2007 sebenarnya pernah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Saya laporkan kepada Presiden, kalau membeli yang baru dalam kondisi ekonomi saat itu, kurang baik. Jadi, saya sarankan membeli bekas. Namun, yang membeli bukan pemerintah, melainkan anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Pelita Air Service. Presiden waktu itu menyetujuinya,” ungkap Kalla.

Kalla mengatakan, Pelita yang ditunjuk pemerintah akhirnya melakukan negosiasi dengan manajemen pemilik pesawat Airbus di Perancis. Pelita akhirnya dapat pesawat dengan harga antara 35 juta dollar AS dan 40 juta dollar AS. “Memang, itu pesawat bekas yang kurang dari lima tahun usianya. Airbus waktu itu sudah menyiapkan pesawat dengan harga tersebut, sampai dengan menyiapkan pelatihan untuk krunya. Namun, belakangan akhirnya dibatalkan begitu saja,” ungkap Kalla.

Menurut Kalla, kriteria waktu itu adalah pesawat kepresidenan mampu terbang dalam waktu sembilan jam dan sudah terbang selama lebih kurang 80 jam. “Kriteria lainnya juga harus ada ruang privacy untuk presiden dan wapres,” kata Kalla.

Kalla mengatakan, pengelolaan pesawat kepresidenan itu sesuai rencana dilakukan oleh Pelita. Pemerintah hanya menyewa jamnya saja. Waktu itu pemerintah akan menyewa dengan harga yang lebih murah, yaitu 10.000 dollar AS. “Lebih mahal jika menyewa pesawat komersial yang harga sewanya sampai 25.000 dollar AS. Katakanlah menyewa 500 jam, maka pemerintah hanya akan membayar sekitar 5 juta dollar,” jawab Kalla.

“Kalau pemerintah membeli sendiri dengan harga sekitar 85,4 juta dollar AS, tentu itu akan sangat mahal sebab itu baru pesawatnya saja. Berapa lagi biayanya yang akan dikeluarkan untuk kru pesawatnya, seperti pilot, kopilot, pramugari, dan teknisinya. Belum lagi biaya pemeliharaannya, termasuk jika ada kerusakan-kerusakan,” demikian Kalla.

Oleh sebab itu, Kalla agar pemerintah sebaiknya menghidupkan lagi pola pembelian seperti yang pernah dilakukannya tiga tahun lalu. kompas

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s