berita

Pajak Pelacuran Ternyata Usulan Dari Anggota PKB

Anggota DPRD Batam mengeluarkan usulan nyeleneh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia mengusulkan pemungutan pajak 10 persen dari para Pekerja Seks Komersial (PSK).

Wacana tersebut disampaikan Riky Solihin, anggota DPRD Batam dari partai PKB. Menurutnya, pajak tersebut dikenai pada PSK yang beroperasi di panti rehabilitasi yang kini telah menjelma sebagai lokalisasi.

Riky mengungkapkan, pemungutan pajak dari para pelacur ini memiliki potensi yang cukup besar. Dia juga yakin, cara itu dapat segera mendongkrak PAD Batam yang sangat bermanfaat bagi pembangunan.

Usulan anggota DPRD dari partai PKB agar pekerja seks komersial (PSK) dikenai pajak 10% dalam setiap transaksi pelacuran ini dinilai MUI Pusat sebagai keanehan. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh menilai usulan itu bagai mimpi di siang bolong.

“Itu mimpi kali yang usul. Masak sesuatu yang dilarang dipajakin. Usul itu sudah tertolak dengan sendirinya demi hukum,” kata Niam, Selasa (16/2/2010).

Menurut ulama muda ini, prostitusi adalah kegiatan ilegal yang dianggap melanggar Undang-undang. Karena itu tidak layak seorang anggota dewan mengusulkan hal itu, jika memang usulannya serius.

“Prostitusi itu tindakan ilegal, ketentuan perundangan kita melarang kegiatan prostitusi. Sesuatu yang terlarang tidak bisa dipajekin,” paparnya.

“Sama seperti UU kita yang melarang pencurian. Aneh juga ketika kita meregulasi soal pajak hasil curian, apalagi majekin pencurinya,” kata Niam memberikan tamsil.

Niam menduga jika politisi PKB yang usul PSK dipajeki itu sedang guyon. Karena itu, MUI usul tidak perlu ditanggapi dengan serius. “Saya kita mungkin itu usulan guyonan, atau dia sedang bermimpi. Jadi nggak usah ditanggapi serius banget,” pungkasnya.

Menanggapi kontroversi pajak 10% bagi transaksi pelacuran tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far mengatakan, usulan pengutipan pajak sebesar 10 persen bagi para pelacur di Batam yang disampaikan Riky Solihin, anggota DPRD Batam asal F-PKB, masih bersifat pribadi.

“Ini bukan usulan DPP. Masih bersifat pribadi,” ujar Marwan, yang juga Ketua FPKB DPR RI, Selasa (16/2/2010). Menurutnya, pada rapat DPP PKB beberapa waktu lalu, usulan pengutipan pajak itu tidak dibahas sama sekali.

Senada itu, Ketua DPP PKB Imam Nahrowi menyatakan akan melakukan klarifikasi kepada PKB Batam.

“Kita tidak ada kebijakan soal itu. Kami akan konfirmasi lebih lanjut sehingga maksud dari usul tersebut benar-benar bisa diketahui motifnya,” kata Imam, Selasa (16/2/2010).

Menurut anggota DPR dari FPKB ini, untuk menambah PAD banyak cara yang bisa dilakukan. Bukan hanya dengan memajaki PSK.

“Banyak solusi untuk peningkatan PAD tanpa harus dengan pajak PSK. Saya khawatir itu hanya usulan guyonan. Bukan usulan resmi,” paparnya.

Pelacuran adalah penyakit masyarakat yang seharusnya diberantas, bukan malah dikomoditikan untuk pendapatan bagi pembangunan. Dengan mengkomoditikan pelacuran, apa yang mau dibangun, selain kerusakan moral?

4 thoughts on “Pajak Pelacuran Ternyata Usulan Dari Anggota PKB

  1. kalau menurut hemat saya, ini merupakan salah satu usulan yg bisa ditanggapi secara positif, dimana ini juga bisa menjadi solusi untuk pemberantasan pelacuran yang ada di Batam, Untuk saat ini di batam banyak tempat2 pelacuran yang berkembang secara bebas dengan menyediakan jasa PSK yang relatif mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dengan diadakannya pajak PSK akan berimbas kepada harga pelayanan PSK tersebut sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menikmati bisnis kotor ini, lebih bagus lagi menurut saya pajak yang dikenakan adalah pajak yang paling tinggi diantara pajak lainnya, mungkin bisa 50% atau lebih, jika memang terus marak maka tarif pajak terus dinaikan sehingga orang tidak mudah untuk menikmatinya. dan pelaksaannya harus berimbang terhadap sanksi yang diberikan jika tidak mengikuti aturan yang berlaku. hasil dari pendapatan pajak tersebut bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan raya, tempat sampah, penerangan jalan dsb. sehingga APBD daerah tidak terganggu. Untuk saat ini sepertinya pengawasan secara tegas dari pemerintah kurang untuk menertibkan pelacuran yang ada di Batam, masih banyak tempat-tempat pelacuran dan PSK-PSK yang melakukan kegiatan pelacuran di Batam dan sampai saat ini belum ada solusi yang terbaik dari pemerintah dan masyarakat, saya sebagai putra daerah Batam sangat merasa terganggu dengan adanya praktek2 tersebut di tengah masyarakat kita. mungkin ini salah satu solusi yang bisa mengatasi masalah ini atau setidaknya mampu meredam kondisi yang ada. secara pribadi saya juga tidak mendukung untuk melegalisasikan PSK, namun tanpa adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat akan lebih parah lagi dan lebih tidak terarah. salam.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s